Buta Aksara Ancaman Kematian Peradaban Manusia Papua


Buta Aksara Ancaman Kematian Peradaban Manusia Papua

Kemajuan peradaban sebuah bangsa dapat diukur dari kemampuan warganya membaca dan menulis. Di Papua justru kemampuan ini semakin terpuruk. Hampir sebagian besar warga di kampung-kampung tidak bisa membaca ataupun menulis, ancaman terhadap kemajuan peradaban manusia Papua.

Hampir semua bangsa di dunia “sepakat” kalau kemajuan dan peradaban sebuah bangsa salah satunya bisa diukur dari kemampuan membaca dan menulis dari warga bangsa tersebut, sehingga dengan kemampuan membaca dan menulis ini memberikan pengetahuan dan kecerdasan bagi anak-anak anak-anak bangsa tersebut demi merubah nasib bangsanya menjadi lebih baik dari hari masa lalu dan meraih kesejahteraan mereka. “Kesepakatan” tersebut meski tidak secara formal, namun seperti telah menjadi anggapan yang wajib hukumnya dilakukan oleh sebuah bangsa, termasuk Indonesia.

Indonesia, baru saja merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke 66 tahun,pada 17 Agustus 2011 lalu. Sayangnya, telah lebih setengah abad Indonesia menjadi sebuah bangsa yang disegani di Asia Tenggara namun ada banyak persoalan yang mendera kehidupan anak-anak bangsa yang hidup dan tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Banyaknya persoalan kebangsaan ini, tentunya membutuhkan penanganan yang lebih serius dan intens demi keutuhan bangsa dan negara. Persoalan kesejahteraan menjadi kata kunci, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara negara. Sebab kata kunci itulah yang menjadi dasar dan tujuan terbentuknya sebuah negara, khususnya Indonesia. Mencapai masyarakat yang adil dan makmur (MAM).

Memang tidak mudah untuk mencapai tujuan itu, karena harus melalui proses panjang dan jalan yang berkelok-kelok. Kendati demikian, persoalan kesejahteraan rakyat ini, tidak hanya soal makan minum semata, tapi juga soal bagaimana membentuk rakyat menjadi cerdas melalui proses pendidikan yang layak, bermartabat dan manusiawi.

Meski banyak persoalan yang ada dalam bangsa ini, namun setidaknya masih ada harapan dari rakyat akan kehadiran negara melalui institusi-institusinya untuk melayani berbagai kebutuhan rakyat. Termasuk kebutuhan akan pendidikan dasar yang layak dan manusiawi.

Di Tanah Papua persoalan pendidikan menjadi momok yang mengerikan. Mengapa? Karena dari data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan kalau Indeks Pembangunan manusia (IPM) di daerah ini (Provinsi Papua dan Papua Barat) paling rendah di seluruh Indonesia.

Gambaran kondisi ini dapat disimak dari salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau disebut pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (longetivity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Nah, konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori bahwa angka itu dinyatakan tinggi jika IPM-nya lebih dari 80,0 kemudian disebut Menengah Atas jika angka IPMnya menunjukkan antara 66,0 – 79,9 sedangkan Menengah Bawah jika IPM-nya antara 50,0 – 65,9. Dan terakhir IPM-nya disebut rendah jika angka itu kurang dari 50,0.

Buta aksara dan angka menjadi persoalan besar yang harus segera diatasi. Tidak boleh dibiarkan rakyat di kampung-kampung hidup dengan keadaan tidak bisa membaca, maupun menulis. Setidaknya hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama tanpa saling tuding dan menyalahkan. Misalnya ada tudingan terhadap para guru yang dianggap tidak becus menjalankan tugasnya untuk mendidik para murid, dan siswanya. Padahal, masih ada guru-guru ditempat lain yang juga konsisten dan tetap menjalankan tugas pengabdiannya tanpa pamrih. Walaupun demikian, nasib guru tidak diperhatikan termasuk kesejahteraannya. Tentu saja sikap saling tuding ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan buta huruf dan buta aksara di Papua. Butuh kerjasama dan kebersamaan dalam menyikapi persoalan ini.

Untuk itu salah satu tindakan nyata yang barangkali dapat dilakukan stakeholders lain di Papua adalah melakukan aksi nyata seperti yang dilakukan Markas Besar TNI untuk memberantas buta aksara di Indonesia yang dimulai dari wilayah Papua. Tentu saja, keterlibatan TNI dalam pemberantasan buta aksara itu dilakukan menyusul adanya penanda tanganan nota kesepahaman atau (memorandum of understanding-MoU) antara TNI dengan Menteri Pendidikan Nasional, pada akhir April lalu.

Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Jul Effendy seperti dikutib KBR68H, pada edisi 02 May 2011 mengatakan, TNI Angkatan Darat maupun Mabes TNI melakukan kerjasama itu untuk seluruh Indonesia dan dimulai dari Papua dan difokuskan juga pada pendidikan anak usia dini. Keterlibatan TNI dalam kegiatan pendidikan ini pada 61 kabupaten, dengan fokus pada daerah-derah perbatasan seperti Kalimantan, Timor Timur dan Papua selama tiga tahun.

Target pemerintah pada 2014/2015 Papua telah bebas buta aksara, hanya saja itu tadi dibutuhkan kerjasama dan kerja keras yang harus dibarengi dengan motivasi untuk sukseskan tujuan ini, apalagi jika tidak ditunjang dengan perencanaan dan pengorganisasian agenda aksi bersama secara simultan maka target capaian tidak akan pernah berhasil.

Sementara itu, dalam sebuah kesempatan di Jayapura, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, DR James Modouw, mengatakan ada pengurangan jumlah penyandang buta aksara di Provinsi Papua, misalnya pada tahun 2005 disebutkan jumlahnya sebanyak 552.000 orang telah menjadi 230 orang pada tahun 2009. Tentu saja dari aspek jumlah memang menunjukan kemajuan karena ada upaya konkrit yang dilakukan pemerintah termasuk TNI yang disertai dengan kucuran dana pendukung yang digelontorkan dari APBD dalam upaya memberantas buta aksara di tanah ini. Sehingga kondisi Papua dengan tingkat penyandang buta aksara yang disebut-sebut cukup tinggi itu sejatinya menjadi ancaman terhadap peradaban manusia Papua.

Sebab bisa dibayangkan generasi saat ini yang dilahirkan dari orang tua yang juga penyandang buta aksara tentu saja memiliki dampak negatif yang cukup parah sebab orang tua akan sangat sulit sekali memperoleh informasi tentang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang sebagian besarnya tersedia dalam bahan bacaan. Jadi bisa dibayangkan kemudian kalau anak-anak yang tumbuh dalam keluarga kemudian tidak bisa mengakses informasi ilmu dan pengetahun untuk masa depannya. Tentu saja keadaan ini menjadi malapetaka yang berdampak pada kemiskinan dan dapat memicu tingkat kriminalitas.

Untuk itu, tidak ada alasan lain yang dapat dilakukan selain berupaya sedapat mungkin untuk mendata basis-basis masyarakat yang buta aksara dan angka sehingga dengan sistem pendataan yang akurat dapat diketahui jumlah penyandang buta aksara sehingga dapat diarahkan kepada program-program pembelajaran melalui kelompok-kelompok belajar yang digagas oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar di Distrik, dan kampung-kampung yang tersebar di wilayah kabupaten maupun Kota di seluruh Tanah Papua.

Sejumlah data juga menunjukkan bahwa penyandang buta aksara di Papua pun didominasi oleh kaum perempuan. Padahal perempuan memiliki posisi dan peran sangat strategis dalam mendidik dan membesarkan generasi-generasi yang dilahirkan untuk masa depannya. Sehingga tak heran banyak program dari pemerintah termasuk program pendidikan luar sekolah (PLS) diarahkan untuk pemberantasan buta aksara terhadap kaum perempuan, seperti yang dilakukan di daerah Yali oleh Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua melalui Komisi Pemberantasan Buta Aksara (KPBA) Bakal Klasis Yalimo.

Menurut Koordinatornya, Natan Pahabol, S.Pd bahwa gereja tidak tinggal diam melihat kondisi masyarakat seperti ini yang hidup tanpa tahu membaca dan menulis. Untuk memulai tugas itu, saat ini telah banyak anak-anak Yali yang telah bisa membaca, dan menulis mereka inilah yang melanjutkan tugas dari para misionaris di wilayah pelayanan mereka, sebab dahulu sebelum daerah tersebut “dijamah” pemerintah, masyarakat di wilayah tersebut lebih dahulu melakukan kontak dengan para misionaris yang dikirim oleh gereja untuk menjangkau mereka. Kini, tugas para misionari lambat-laun diambil alih oleh anak-anak setempat yang telah menjadi tutor untuk mengajarkan aksara dan angka kepada masyarakatnya.

Umumnya, kata Natan Pahabo, S.Pd bahwa proses belajar baca tulis itu dilakukan dalam bahasa daerah setempat sehingga dengan media dan sarana yang ada merekapun dapat mengenal huruf dan setelah proses belajar mengajar kurang lebih enam bulan, telah nampak hasilnya bahwa warga masyarakat disana sebagiannya sudah bisa membaca dan menulis meski masih sangat terbata-bata. Sebuah langkah peradaban yang setidaknya menjadi tanggung jawab semua pihak, supaya kemajuan bangsa ini semakin baik karena tidak ada lagi rakyatnya di abad 21 ini yang belum mengenal huruf.*

Rubrikasi – Laporan Utama
Oleh Alfonsa Wayap,Gabriel Maniagasi
Sabtu, 01 Oktober 2011 04:28

Iklan

Posted on 2012/07/29, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: